Nilai-nilai Pancasila dan Hakikat Demokrasi

Hakikat Demokrasi (Sumber Gambar: Google)
Nilai-nilai Pancasila, Perkembangan jaman yang semakin cepat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar terhadap bangsa di dunia termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan pergeseran nilai-nilai kebangsaan karena terjadinya benturan antara kepentingan nasionalisme dan Internasionalisme.

Sedangkan pada sisi lain banyak masalah internal yang terjadi misalnya kerusuhan yang mengatasnamakan agama, teroris dan bahkan maraknya tuntutan masyarakat akan kesejahteraan dan keadilan sosial. Permasalahan tersebut jelas mengancam prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia. Padahal sebagai warga Negara, kita dituntut untuk hidup berfilsafat dan berguna bagi bangsa dan Negara, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan jaman yang sangat pesat. Oleh karena itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada nilai-nilai kegamaan, moral dan kebangsaan yang semuanya tertuang dalam Pancasila.

Pandangan hidup bangsa pada dasarnya berpangkal pada kodrat manusia. Pandangan hidup bagi bangsa Indonesia adalah pancasila yang merupakan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dari kehidupan bangsa Indonesia merupakan jiwa bangsa yang menjadi kepribadian bangsa, kemudian terwujud pandangan hidup bangsa dan sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan berbangsa, kemudian setelah bernegara digunakan sebagai ideologi Negara Indonesia. Susunan pancasila juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, merupakan satu kesatuan yang bersifat organik, sila yang satu dengan sila yang lainnya berhubungan erat. Bentuk susunannya adalah bertingkat dan seperti piramid, disebut hierarkis pyramidal. Dan kesatuan sila-sila Pancasila saling menyifati atau saling mengualifikasi sehingga kelima sila tersebut selalu berkaitan.

Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia untuk hidup bersama yang manusiawi dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari kodrat manusia . dalam perenungan filsafati haruslah diusahakan untuk mulai dari bahan-bahan yang ditetapkan secara baik dan runtut, sehingga hasilnya adalah berisi kesimpulan sebagai bagan yang baian-bagiannya secara logis dan sah berhubungan (Bakri, 2010) Menurut Ruslan Abdulgani, Pancasila merupakan filsafat Negara yang lahir sebagai collective ideology (Cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers kita, kemudian dituangkan dalam suatu “system” yang tepat.

Pada masa modern kehidupan demokrasi berfungsi atas dasar perwakilan, wakil-wakil rakyat yang akan memegang pucuk kepemimpinan Negara dipilih melalui pemilihan pemilihan umum dengan menggunakan kendaraan partai politik. Sebelum pemilu dilaksanakan, dipilih terlebih dahulu calon wakil rakyat, supaya pemimpin yang berkuasa nanti sungguh-sunggu melayani rakyat dan mempunyai visi yang benar, namun hal ini belum member jaminan menjadikan kehidupan demokratis. Bahkan di Indonesia mengalami hal yang sama, dilema antara konstituensi (pemilih atau pendukung) partai politik dan kompetensi wakil rakyat dalam berdemokrasi tidak memberikan jaminan kehidupan yang demokratis (Ignas Kleden, 2003: 1). Personal yang mengatur kehidupan Negara dan masyarakat adalah orang yang didukung konstituensinya, atau orang yang memiliki kemampuan bekerja baik, dengan dukungan integritas yang diandalkan. Kehidupan demokrasi Indonesia pernah mencoba untuk mendapatkan formula yang ideal dan diharapkan dapat mendorong kehidupan demokrasi yang sehat. Komponen kualifikasi demokrasi tersebut adalah:

  1. Kemampuan dan keahlian dalam bekerja, yang dinamakan kompetensi.
  2. Jumlah orang-orang memilih seseorang untuk mewakili mereka, yang dinamakan konstituensi, dan
  3. Kesadaran politikus tentang nilai-nilai dan norma yang tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar ia akan berkhianat terhadap prinsip-prinsip perjuangan politiknya sendiri, hal terakhir dinamakan integritas.

Kompetensi tanpa konstituensi melahirkan teknokrasi, dimana seseorang menduduki jabatan politik karena keahliannya tanpa dukungan orang yang memilihnya. Hal ini terjadi pada Masa Orde Baru yang menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama, karena itu memberikan jabatan politik kepada ekonom-ekonom sehingga melahirkan Mafia Berkeley. Atau pada masa Sukarno teknokrasi dikenal dengan Zakenkabinet, teknokrasi ini masih bisa diterima masyarakat jika para ahli yang menduduki jabatan politis memperlihatkan integritas yang meyakinkan.

Praktek teknokrasi sangat merugikan partisipasi rakyat, karena teknokrat mendapat jabatan politik melalui kemampuannya secara teknik. Oleh karena itu tidak perlu konsituensi pendukung sebagai wujud partisipasi masyarakat. Teknokrasi lebih percaya kepada elitism intelektual yang mengandalkan masalah IPOLEKSOSBUD-Hankam yang merupakan hal yang kompleks sehingga orang-orang yang ekspert dan kompeten saja yang mampu menanganinya. Partisipasi rakyat dalam hal ini justru dianggap memperumit permasalahan yang kompleks seperti kasus-kasus di Indonesia. Akibatnya sering terjadi konflik para menteri dengan anggota DPR tentang kebijakan yang dilakukan seperti pada masa rezim Suharto.

Ekstrim kedua terjadi sebaliknya yaitu pastisipasi rakyat dikedepankan, wakil-wakil rakyat yang dapat dianggap menjadi personifikasi dari kelompok tertentu atau mendapat dukungan dari konstituennya yang memerintah menjadi menteri namun tidak ekspert di bidangny. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid), seorang menteri yang tidak memiliki Background teknik justru dijadikan menristek karena kedekatannya dengan elit politik dan mewakili partai untuk memerintah. Akibatnya sudah dapat diduga segala perencanaan sebelumnya mengenai pengiriman sarjana S-2, S-3 ke luar negeri pada masa Presiden Habibi untuk meningkatkan sumber daya manusia lulusannya ditelantarkan. Melihat pengalaman masa lalu idealnya menggabungkan dua konsep di atas sehingga bisa mengakomodasi partisipasi rakyat memilih menteri yang ekspert di bidangnya, sehingga tujuan nasional bisa dicapai, namun tidak menggangu kehidupan berdemokrasi. 

Belum ada Komentar untuk "Nilai-nilai Pancasila dan Hakikat Demokrasi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel